Buka Sosialisasi PP 11/2017 Bupati Soppeng Minta PNS Bekerja Professional dan Akuntabel

    Dibaca 169 kali

 

Reporter : Amiruddin Baringeng

WATANSOPPENG, LATEMMAMALA.COM; -- Bupati Soppeng H. A. Kaswadi Razak, SE membuka Sosialisasi Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS oleh Pemerintah Kabupaten
Soppeng bekerjasama Kantor Regional IV BKN Makassar di Ruang Diklat Lt.2 Kantor BKSDM Jl. Pakkanrebete Watansoppeng Kelurahanla Labata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, Selasa, 21 November 2017.

Dalam sambutannya, Bupati Soppeng memberikan Apresiasi dan ucapan terima kasih atas terlaksananya kegiatan ini.

“Saya mengharapkan kegiatan ini menjadi momentum mewujudkan pengelolaan manajemen kepegawaian yang lebih professional, akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga setiap permasalahan dapat diorganisir dan mendapatkan solusi sebagaimana yang diharapkan,” harap Kaswadi.

Ditambahkan, kegiatan ini dapat menghasilkan pejabat atau pengelola administrasi yang professional dan memiliki profisi integrasi yang bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Terkait dengan SK pensiun yang akan diantarkan lansung kepada yang bersangkutan, Bupati soppeng sangat senang dengan kinerja ini, karena dapat memberikan kemudahan dan pelayanan kepada PNS yang sudah purna bakti.

Kepala BKSDM Drs. Andi Mahmud, MM dalam laporannya, menyampaikan, tujuan dilaksanakan sosialisasi ini, untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS bagi Pengelola Kepegawaian di setiap SKPD.

“Sasaran kegiatan ini, untuk mewujudkan manajemen kepegawaian yang professional dan akuntabel pada SKPD Pemda Kabupaten Soppeng,“ ungkap Mahmud.

Kabid Pengangkatan dan Pensiun Kantor Regional IV BKN Makassar Dr. Ahmad Syauki, SH, MH mengatakan, dalam PP No.11/2017 ada yang mengatur tentang jaminan pensiun dan jaminan hari tua, karenanya banyak perubahan, misalnya, usulan berkas fisik maupun pengusulan melalui data elektronik dalam sistim aplikasi berbasis SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian).

“Pada Akhir 2017 dan awal 2018 akan terjadi perubahan signifikan tentang pengusulan pensiun PNS, di antaranya; satu bulan sebelum masuk masa pensiun maka bersangkutan harus menerimas SK pensiun” lanjutnya.

“Setelah SK pensiun terbit, maka pegawai BKD langsung mengantarkan SK yang bersangkutan ke rumahnya sehingga sehingga terwujud peningkatan pelayan kepada PNS yang pensiun,” jelas Syauki.

Turut hadir dalam kegiatan ini Plt Sekda, Para Asisten Setda, para Camat dan peserta Sosialisasi terdiri dari para Kepala SKPD dan pejabat pengelola kepegawaian pada SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Bagikan Berita Ini: