Sosialisasi Pengaturan Terhadap Implementasi Sub Penyalur BBM

    Dibaca 146 kali

 

Reporter : Amiruddin Baringeng

WATANSOPPENG, LATEMMAMALA.COM; -- Sosialisasi Pengaturan Terhadap Implementasi Sub Penyalur BBM diselenggarakan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Selasa, 5 Desember 2017 di Hotel Grand Saota Jl.Tujuh Wali-wali Watansoppeng.

Hadir pada kesempatan itu, Bupati Soppeng diwakili oleh Asisten Perekonomian Drs. Akbar Nur Tahir.

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan informasi kepada kita tentang peraturan perundang undangan yg mengatur tentang migas.

Migas merupakan SDA dan mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional.
Migas sebagai salah satu kebutuhan untuk mendukung kebutuhan pokok dan kebutuhan aktivitas masyarakat, maka migas harus dikelolah secara transparan.

Sesuai dengan salah satu Nawa Cita Presiden
Republik Indonesia, yaitu; membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Diharapkan akan terbentuk sub penyalur-sub penyalur lainnya di wilayah terluar, terdepan dan terpencil di Indonesia, sehingga diharapkan kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi dan perekonomian masyarakat dapat tumbuh sebagaimana yang diharapkan

Kepada para penyalur saya harapakan untuk menyalurkan BBM sesuai dengan harga yang ditetapkan pemda agar masyarakat tidak mengalami kerugian.

Hal ini dikatakan Asisten Pemda Soppeng Bidang Perekonomian Drs. A. Akbar Nur Tahir.

Komite BPH Migas, Ir. Hendry Ahmad, MT dalam sambutannya, menyampaikan,
"kehadiran kita disini untuk memberikan pemahaman mengenai BBM kepada masyarakat,
BBM itu ada 3 jenis, di antaranya; BBM umum tidak besubsidi,
BBM khusus penugasan premium dan
BBM tertentu," paparnya.

"Kita rencanakan akan mengembangkan yang namanya sub penyalur, sub penyalur ini adalah penyalur yang resmi atau legal, jadi masyarakat tidak akan takut atau ragu apabila ada aparat yang mempertanyakan legalitas BBM yang diperjual belikan," katanya dalam sambutannya.

Dijelaskan, sub penyalur yang ada di setiap desa bertujuan agar masyarakat memperoleh BBM dengan mudah di daerahnya masing-masing, tapi harganya harus mengikuti standar harga dari pemerintah,
karna sampai saat ini masih banyak wilayah-wilayah tertentu yang sulit untuk mendapatkan BBM, jelasnya.

 

 

 

 

Bagikan Berita Ini: