Peringati Harlah ke-45 PPP, Ini Pidato Ketum Ir. HM Romahurmuziy, MT

    Dibaca 284 kali

 


Tanggal 5 Januari 2018 ini menjadi hari bersejarah bagi PPP. Hari ini PPP telah berusia 45 tahun, setelah dideklarasikan berdirinya PPP pada 5 Januari 1973 oleh 4 Partai Islam di Parlemen hasil Pemilu 1971.

Partai Persatuan Pembagunan (PPP) didirikan tanggal 5 Januari 1973, sebagai hasil fusi politik empat partai Islam, yaitu Partai Nadhlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti.
Fusi ini menjadi simbol kekuatan PPP, yaitu partai yang mampu mempersatukan berbagai faksi dan kelompok dalam Islam.

Untuk itulah wajar jika PPP kini memproklamirkan diri sebagai “Rumah Besar Umat Islam.”

PPP didirikan oleh lima deklarator yang merupakan pimpinan empat Partai Islam peserta Pemilu 1971 dan seorang Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan, semacam fraksi empat partai Islam di DPR. Para deklarator itu, adalah; KH Idham Chalid, Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama; H. Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia (Parmusi); H. Anwar Tjokroaminoto, Ketua Umum PSII; Haji Rusli Halil, Ketua Umum Partai Islam Perti; dan K.H. Mayskur, Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR.

Dengan Harlahnya yang ke-45 tahun 2018 ini, seluruh struktur dewan pimpinan, mulai DPP, DPW, hingga DPC PPP melaksanakan peringatan Harlah partainya dengan rangkaian beberapa kegiatan.

DPW PPP Sulsel  misalnya, Peringatan Hari Lahir PPP dilaksanakan di 2 tempat, di Hotel Clarion dan di Aula Kantor DPW PPP Sulsel, Jumat, 5 Januari 2018.

Semula Pidato Ketua Umum PPP Ir. HM. Romahurmuziy, MT dalam rangka Harlah ke-45 PPP 2018 ini dibacakan oleh Ketua DPW PPP Sulsel H. Muh. Aras, S.Pd, MM pada Pembukaan Peringatan Harlah parpol tersebut di Lantai 2 Aula Pertemuan Hotel Clarion Jl. AP Pettarani Makassar. Namun karena pertimbangan khusus sehingga pidato tersebut dibacakan saat digelar Zikir Bersama di Aula Kantor DPW PPP Sulsel Jl. Sungai Saddang Makassar pada Jumat malam, 5 Januari 2018.  

Ini PIDATO KETUA UMUM dalam Peringatan Hari Lahir ke-45
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, dibacakan oleh Ketua DPW PPP Sulsel H. Muh. Aras, S.Pd, MM dengan  tema, “MARI BERSATU MEMBANGUN INDONESIA”

Oleh: Ir. H.M. ROMAHURMUZIY, MT

Jakarta, 5 Januari 2018

Assalamu ‘alaikum wr.wb.

Al-mukarromuun para ‘alim ‘ulama;
Yang saya cintai fungsionaris Dewan Pimpinan Partai, mulai
dari DPW, DPC, PAC, Ranting dan Kelompok Kerja Ranting;
Yang saya banggakan fungsionaris badan-badan otonom
Partai, mulai dari Gerakan Pemuda Ka’bah, Angkatan Muda
Ka’bah, Generasi Muda Pembangunan Indonesia, dan Wanita Persatuan Pembangunan;
Yang saya hormati para pengurus organisasi sayap Partai, Persatuan Tani Nusantara (Pertanu) serta Majelis Da’wah dan Pendidikan Islam (Madani).
Yang saya muliakan para pengurus ormas Islam dan badan otonomnya, khususnya para pendiri PPP yaitu: Nahdlatul
‘Ulama, Parmusi, Syarikat Islam dan Perti;

Hadirin tamu undangan yang berbahagia.

Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan ni’mat iman dan Islam yang kita
harap akan menemani akhir hayat kita berpisah dari dunia
yang fana ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasat terlimpahkepada junjungan kita, baginda Nabi Besar Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafa’atnya di yaumil qiyamah.

Hadirin sekalian yang berbahagia;

Hari ini kita memperingati 45 tahun kelahiran Partai Persatuan Pembangunan. Tanggal 5 Januari 1973, 4 partai Islam yaitu Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti, mem-fusi-kan diri ke dalam satu partai politik yang dicita-citakan untuk menjadi penerus tongkat estafet perjuangan politik Islam di Indonesia.

Alhamdulillah hingga hari ini PPP telah mengikuti 9 kali pemilu sejak 1977 dan terus mampu mempertahankan kepercayaan umat di tengah situasi politik nasional yang berubah drastis dari era Orde Baru ke Orde Reformasi.

Orde Baru yang memaksa sistem politik nasional hanya berisikan 3 partai politik meniscayakan PPP sebagai satu-satunya partai Islam, sehingga di tengah aneka tekanan PPP tetap mampu tampil sebagai kekuatan terdepan membela kepentingan Islam.

Sistem multi partai di Orde Reformasi, menjadikan sebagian di antara tokoh-tokoh komponen fusi pendiri PPP men-sponsori, bahkan mendirikan, partai-partai politik bernafaskan Islam dengan aneka atribut. Ada partai politik baru yang didirikan bernuansa NU, bernuansa Muhammadiyah, bernuansa Dewan Da’wah Islamiyah, bahkan PSII pada pemilu 1999 terlahir kembali menjadi 3 partai politik.

Secara historis PPP terjepit. Namun, Alhamdulillah, berkat ketangguhan para pendahulu kita, di bawah kepemimpinan Ketua
Umum Dr. Hamzah Haz, PPP tetap tampil sebagai 3 besar nasional pemenang pemilu sepanjang 2 kali pemilu
reformasi, yaitu pemilu 1999 dan 2004.

Pemilu 2009 adalah pemilu yang terburuk untuk PPP, karena kita
kehilangan 3 juta suara dan 20 kursi secara nasional. Ini menandai era baru politik di mana partai-partai berbasis
Islam semakin bersaing di antara mereka sendiri
memperebutkan segmen pemilih yang sama dengan PPP. Berkat kerja keras kita bersama, di bawah kepemimpinan Ketua Umum Dr. (HC) Suryadharma Ali, Pemilu 2014 menandai kembalinya ruh perjuangan PPP. PPP tahun 2014 naik di seluruh Indonesia, hampir 3 juta suara kenaikannya dibanding Pemilu 2009, yang terwujud menjadi kenaikan 1 kursi DPR RI, 15 kursi DPRD Provinsi dan 113 kursi DPRD kab/kota seluruh Indonesia. PPP bahkan mengalami kenaikan 700 persen di Papua, dari 9 kursi DPRD Provinsi dan kab/kota pada Pemilu 2009, menjadi 64 kursi DPRD Provinsi dan kab/kota pada Pemilu 2014. Ini menunjukkan, jika Partai kita urus secara serius maka hasilnya pasti akan meningkat signifikan.

Setelah Pemilu 2014, PPP mengalami cobaan yang tidak pernah dialaminya sejak berdiri. Muktamar ganda yang terjadi pada bulan Oktober 2014, menjadikan Partai terpecah menjadi 2 kepengurusan yang tak berimbang :

Muktamar VIII, Surabaya, yang didukung mayoritas fungsionaris Partai dari seluruh Indonesia dan Muktamar VIII, Sahid, Jakarta, yang didukung sebagian kecil fungsionaris Partai. Sejak awal Muktamar Surabaya diletakkan sebagai ajang reorientasi arah perjuangan Partai, dengan menyatakan diri bergabung ke dalam
pemerintahan Jokowi-JK. Sedangkan Muktamar Sahid, Jakarta, meletakkan partai dalam koridor oposisi kepada pemerintah.

Setelah gugat-menggugat selama 2 tahun di beberapa kamar pengadilan, mulai dari Peradilan Perdata hingga Peradilan Tata Usaha Negara, dengan dimediasi oleh Pemerintah, akhirnya digelar Muktamar VIII PPP untuk ishlah di Pondok Gede. Ishlah ini terwujud dengan bergabungnya seluruh fungsionaris Muktamar Surabaya dan Muktamar Sahid ke dalam kepengurusan Muktamar Pondok Gede. Meski Muktamar Pondok Gede dibuka dan ditutup oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, namun ternyata masih ada sekelompok kecil di bawah pak Djan Faridz yang tidak juga mau bergabung dengan terus mengibarkan bendera permusuhan yang tidak jelas latar sebabnya.

Sementara, Dr. (HC) Suryadharma Ali selaku Ketua Umum hasil Muktamar VII, Bandung, yang memimpin pelaksanaan Muktamar Sahid, sudah menyatakan ishlah, bahkan membubuhkan tanda tangan bersama Sekretaris Jenderal, Romahurmuziy, mengundang muktamirin di Muktamar Pondok Gede.

Sesudah Muktamar Pondok Gede, sudah lima kali saya mencoba mendatangi kediaman pak Djan Faridz dengan dimediasi tokoh-tokoh nasional, termasuk Presiden ke-5 RI, Megawati, hingga Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, dan Presiden RI, Joko Widodo. Namun yang ada justru terbitnya sejumlah gugatan baru yang dilayangkan di Mahkamah Konstitusi, Peradilan Perdata dan Peradilan Tata Usaha Negara. Alhamdulillah setelah berjalan sekian lama, USAI sudah gugat-menggugat tersebut dengan adanya 3 putusan berturut-turut YANG MEMENANGKAN
Muktamar Pondok Gede, yaitu :

1. Pada peradilan perdata :

Putusanan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung No. 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016 tanggal 12 Juni 2017.

2. Pada peradilan konstitusi :

4 kali gugatan, yang terakhir, Putusan Mahkamah Kontitusi No. 24/PUU-XV/2017 tanggal 26 Oktober 2017.

3. Pada peradilan Tata Usaha Negara :

Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 514 K/TUN/2017 tanggal 4 Desember 2017.

Dengan adanya 3 putusan hukum berturut-turut itu, maka
BERAKHIR SUDAH seluruh persengketaan HUKUM di lingkungan PPP.

Kepada saudara-saudara kita yang secara POLITIK masih belum dapat menerima kenyataan, tersedia 2 pilihan : 

Kita ajak bergabung baik-baik ke dalam struktur yang ada dan ikuti semua aturan organisasi, maka kita terima dengan tangan terbuka; 

atau 

memutuskan tetap berada di luar koridor disiplin organisasi, maka sanksi organisasi dari yang teringan sampai dengan pemberhentian keanggotaan secara tidak hormat dan pelarangan penggunaan atribut PPP, akan kita laksanakan.

Merangkul dengan ketegasan, ini sebuah keharusan, karena
Pemilu 2019 tinggal sebentar lagi dan yang kita perlukan adalah barisan yang utuh ka annahum bun-yaanun
marshuush, sebagaimana tamsil di dalam Al-Qur’an, seperti bangunan yang utuh.

Kader dan Fungsionaris Partai yang saya banggakan;

Pemilu 2019 tinggal 14 bulan lagi. PPP dihadapkan pada 5
tantangan utama :

(1) Tantangan pertama :

Waktu pelaksanaan Pileg dan Pilpres yang bersamaan untuk pertama kalinya, pada tanggal 17 April 2019. Jika kita tidak memiliki Capres atau Cawapres yang sejalan dengan warna politik PPP, beban elektoral sudah pasti akan ada di pundak kita.

Musyawarah Kerja Nasional II PPP tanggal 21 Juli 2017 telah menetapkan PPP akan mencalonkan kembali Pak Jokowi sebagai Presiden pada Pemilu 2019. Maka tugas PPP hari ini adalah mendorong Cawapres pendamping Jokowi harus dari kalangan santri, baik figur partai atau non-partai.

Cawapres yang demikian sekaligus dapat menjawab pelabelan anti-Islam dan pro-komunis yang terus dilekatkan lawan-lawan politik kepada Pak Jokowi.

Masalahnya, sesuai dengan UU Pemilu, dengan persyaratan minimal 20 persen kursi DPR RI pada Pemilu 2014, PPP belum sanggup mengusung sendiri Capres-Cawapres pada Pemilu 2019. Satu-satunya pilihan yang tersedia, kita harus berkoalisi dengan partai-partai yang warna politiknya tidak selalu sama dengan PPP dan bisa jadi memiliki aspirasi Cawapres yang berbeda. Karenanya, adalah tugas seluruh fungsionaris Partai untuk memberikan pemahaman kepada umat bahwa realitas politik memang belum ideal, sehingga perjuangan PPP pada Pemilu 2019 dititikberatkan pada perjuangan legislasi dan parlemen. Namun satu hal yang harus kita niat dan perjuangkan bersama, bahwa PPP harus tampil mengusung Calon Presidennya sendiri pada Pemilu 2024 yang akan datang. Untuk itu PPP harus mendapatkan kursi signifikan sehingga masuk ke dalam 3 besar pemenang Pemilu 2019.

(2) Tantangan kedua :

Politik semakin berbiaya tinggi. Kecenderungan politik hari ini, ada uang abang disayang, tak ada uang abang melayang. Seluruh politisi PPP dihadapkan pada tuntutan pragmatisme pemilih. Islam mengharamkan risywah, termasuk suap dalam mendapatkan suara. Namun realitasnya tanpa pembiayaan yang cukup, caleg-caleg bertumbangan. Mau tidak mau, setiap Dewan Pimpinan Partai harus pandai-pandai dalam merekrut caleg. Setiap caleg harus memiliki 3 modal sekaligus : modal jaringan politik, modal sosial berupa popularitas dan rekam jejak, serta modal finansial.

Meskipun kader dan fungsionaris Partai, ia harus tunduk pada kebutuhan 3 modal tersebut untuk keperluan pencalegan.

Karenanya, tahapan REKRUTMEN CALEG secara INTERNAL kita mulai HARI INI, dan secara EKSTERNAL pada tanggal 19 Februari 2018, sehari setelah PPP mendapatkan nomor urut partai peserta pemilu 2019.

(3) Tantangan ketiga :

Kemungkinan adanya kontraksi politik akibat fitnah politik yang dibuat seiring massif-nya penggunaan media sosial.

Di media sosial, PPP bersama beberapa partai disudutkan
dengan label Partai Pendukung Penista, gara-gara ekses Pilkada DKI Jakarta.

Melalui pidato resmi ini, saya perlu tegaskan bahwa tuduhan itu adalah FITNAH. DPP PPP hasil Muktamar Pondok Gede 2016, pada Pilkada DKI 2017 hanya menerbitkan 1 lembar surat rekomendasi kepada pasangan Agus-Sylvi dan sama sekali tidak pernah menerbitkan dukungan kepada Ahok baik pada putaran pertama maupun kedua. Dilabelkannya PPP sebagai pendukung Ahok disebabkan adanya deklarasi dukungan “PPP Djan Faridz” kepada Ahok di Kantor PPP Jl. Diponegoro 60, Jakarta, yang diliput luas oleh media massa.

Pada puncak Pilkada DKI bulan Februari 2017 itu, kami tidak mungkin menyampaikan bantahan terbuka, karena PPP masih berada dalam kondisi persengketaan hukum. Bantahan atas dukungan “PPP Djan Faridz” terhadap Ahok hanya akan memperumit kelangsungan kepemimpinan hasil Muktamar Pondok Gede 2016. Itulah mengapa pilihan kami saat itu DIAM. Pilihan ini memang tidak ideal, namun politik tidak selalu berhadapan dengan kenyataan yang melulu ideal. Oleh karenanya, melalui pidato dan majelis ini, DPP PPP membantah dengan tegas segala bentuk tuduhan maupun meme yang diedarkan
bahwa PPP mendukung Ahok, karena secara syar’i PPP sebagai partai Islam terikat pada ketentuan Al-Qur’an surat Al-Maidah : 51, bahwa haram hukumnya memilih pemimpin non-muslim selagi masih dimungkinkan adanya pemimpin muslim.

Saya meminta kepada seluruh fungsionaris untuk menyampaikan bantahan ini secara terbuka di forum-forum yang masih terus mengangkat hal tersebut.

Di media sosial juga diedarkan meme tuduhan PPP bersama partai-partai koalisi pemerintah pendukung Perppu Ormas menjadi UU Ormas sebagai partai yang tidak sejalan dengan kepentingan Islam.

Perlu saya tegaskan, bahwa sebagai partai politik yang berbadan hukum di wilayah Republik Indonesia, PPP didirikan untuk mempertahankan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka
Tunggal Ika.

Perppu Ormas digunakan oleh Pemerintah, antara lain; untuk membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang berusaha merongrong keberadaan Pancasila dan NKRI, karena cita-cita ormas tersebut adalah membangun khilafah Islamiyah ‘aammah, bersatunya seluruh dunia Islam di bawah kepemimpinan seorang khalifah.

Betul bahwa ajaran khilafah itu ada di dalam Al- Qur’an dan dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Namun
diwajibkannya menjadi satu KEPEMIMPINAN TUNGGAL untuk seluruh dunia, HARI INI masih merupakan khilafiyah
di kalangan ‘ulama. Bahkan Nahdlatul ‘Ulama, salah satu unsur pendiri PPP, dalam Bahtsul Masail tentang Khilafah
di Pondok Pesantren Zainul Hasan, Probolinggo, Nopember
2007, keputusannya menyatakan secara tegas, bahwa Tidak
ada dalil nash yang mewajibkan berdirinya khilafah, karena keberadaan sistem khilafah adalah bentuk ijtihadiyah. Dalil empirisnya adalah setelah Rasulullah Saw wafat sama sekali tidak ada wasiat tentang siapa calon Khalifah (pengganti) dan bagaimana sistem itu dijalankan.

Ini bukti bahwa Rasulullah menyerahkan kepada para sahabat untuk menentukan sistem yang akan dijalankannya sepeninggal beliau Saw. Muhamm
ang merupakan ormas pendiri Parmusi, yang juga bisa dikatakan ‘kakek’ dari PPP, dalam Muktamar nya ke-47 di
Makassar telah menghasilkan keputusan tentang Negara Pancasila sebagai darul ‘ahdi wa syahadah. Ini merupakan sikap, keyakinan dan komitmen kebangsaan Persyarikatan Muhammadiyah terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan Pancasila dan NKRI yang merupakan ijtihad politik
para ‘ulama pendiri bangsa, unsur-unsur khilafah islamiyah,
sesungguhnya sebagian telah terakomodasi, yaitu; dengan dimungkinkannya perjuangan menegakkan hukum-hukum syariah dalam bentuk Undang Undang maupun perda, yang untuk itulah PPP didirikan dan telah berjuang selama 45
tahun ini.

Adalah PPP yang memperjuangkan UU Perkawinan yang melarang pernikahan beda agama; UU Zakat yang memungkinkan pembayaran zakat menjadi pengurang pajak; UU Perbankan Syari'ah yang memungkinkan sistem bagi hasil dan menjauhi riba; UU
Peradilan Agama yang memungkinkan hukum waris dan perdata (keluarga) dilaksanakan menurut Islam. Masih
banyak lagi senarai Undang Undang bernuansa syariyah
seperti UU Antipornografi dan Pornoaksi, UU Jaminan Produk Halal, UU Haji, UU Wakaf, dan lain sebagainya,
yang telah berhasil diperjuangkan oleh PPP.

Sudah sedemikian jauh perjuangan memasukkan nilai-nilai syari’ah dilakukan secara bertahap di parlemen.

Sementara mengusung khilafah Islamiyah ‘aammah hanya akan
menimbulkan pertikaian antar anak bangsa yang pro khilafah dalam jumlah yang minoritas melawan yang kontra khilafah dalam jumlah yang mayoritas.

Kalau ketegangan ini memuncak, bisa saja berujung pada pertikaian sosial, bahkan perang saudara. Dengan
membaca kaidah ushul fiqih “dar’ul mafaasid
muqoddamun ‘alaa jalbil mashaalih," mencegah mudlarat
harus didahulukan daripada menggapai manfaat, maka PPP menyetujui Perppu Ormas, itupun dengan catatan
perbaikan yang akan dimasukkan ke dalam revisi UU Ormas.

Sebagai catatan, HTI sebelumnya juga telah dibubarkan dan dilarang di 14 negara Islam, termasuk Saudi Arabia, Pakistan, dan Malaysia. Kaidah ushul fiqh mengatakan “maa laa yudroku kulluhu laa yutroku kulluhu,” apa yang tidak didapat semua, jangan ditolak semua. Karenanya, janganlah Negara Pancasila dan NKRI di mana umat Islam telah berhasil menjalankan hukum-hukum syari’ah secara bertahap ini ditolak dan dinisbikan oleh doktrin wajibnya khilafah yang masih bersifat khilafiyah di kalangan para ulama.

Akan lebih baik umat Islam di Indonesia diberikan pemahaman untuk bersatu memenangkan partai berbasis Islam sehingga
memperoleh kursi mayoritas dan mempercepat terwujudnya Undang Undang dan perda bernuansa syari'ah. Oleh karena itu, tugas seluruh fungsionaris PPP menjelaskan posisi politik ini kepada para ‘ulama dan tokoh Islam agar tidak terjadi gagal paham sebagaimana meme yang disebarkan.

Dua problem yang tadi saya jelaskan, merupakan salah satu akibat massif-nya penggunaan media sosial hari ini yang memungkinkan para pengguna membuat akun anonim yang identitasnya tidak jelas. Akibatnya, mereka cenderung semaunya sendiri atau semata-mata untuk kepentingan kelompoknya dalam menyebarkan berita.

Media sosial sudah digunakan dalam politik nasional sejak Pemilu 2009, namun peningkatan ujaran kebencian yang
diedarkan tidak semassif hari ini. Ini mengindikasikan bahwa para pelaku ujaran kebencian yang bergerak hari-hari ini, termasuk yang terus menyudutkan PPP, adalah bagian dari kekuasaan pada rezim sebelumnya, namun hari ini ia tidak merupakan bagian dari rezim Jokowi-JK. Mereka berkepentingan PPP menjadi bagian yang paling diserang. Karena secara politik, lebih mudah sesama partai berbasis Islam melakukan kanibalisme politik merebut suara, daripada partai berbasis Islam mengambil suara partai nasionalis.

Sungguh hal ini sangat kita sayangkan, padahal mereka sesama saudara muslim kita.

Ada peribahasa Arab yang berbunyi, “mushibatu qaum,
‘inda qaumin fawaaid”, musibah yang menimpa satu kaum, biasanya akan memberi faidah kepada kaum lainnya. Karenanya, tugas seluruh fungsionaris PPP untuk
membentengi konstituen dari upaya-upaya pembajakan suara dengan menggunakan fitnah-fitnah yang diedarkan oleh sesama partai politik yang mencoba menangguk
keuntungan di tengah konflik PPP selama 3 tahun terakhir.

(4) Tantangan keempat :

Terjadinya migrasi (perpindahan) ideologis dari partai agamis ke partai nasionalis.

Pada pemilu 1955, partai-partai agamis mendapatkan perolehan suara 43,5 persen. Pada pemilu 2014, angka ini
merosot menjadi 31 persen, yang terdiri atas PPP, PKB, PAN, PKS dan PBB. Ini adalah keprihatinan kita bersama, karena ada perpindahan orientasi politik santri dari agamis
menjadi semakin sekuler.

Ada sebagian putra-putri dan aktivis ormas Islam yang memilih partai-partai sekuler. Bahkan ada yang aktif di partai politik yang pemimpinnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Angka-angka survey juga
menunjukkan bahwa rakyat merasa semakin jauh dari pemimpin politiknya. Hal ini harus kita jawab dengan
silaturrahmi ke basis, membangun ketokohan pemimpin-pemimpin partai, serta kerja nyata dan menyentuh kepentingan rakyat.

(5) Tantangan kelima :

 Pilkada 2018 yang akan menjadi pemanasan dan gambar pertarungan 2019.

Pilkada 2018 akan berlangsung di 17 provinsi dan 154
kab/kota dengan melibatkan total 70 persen pemilih Indonesia.

Adalah tugas seluruh kader PPP untuk menerapkan 3 panduan dasar dalam pilkada : kader, menang dan senang.

“Kader” artinya Dewan Pimpinan Partai mengusahakan sebisa-bisanya kader PPP sejati yang tampil untuk maju menjadi pasangan calon kepala daerah.

“Senang” artinya seluruh kader dan simpatisan PPP harus
tumpah ruah memeriahkan pesta demokrasi lokal, jangan
ada yang golput.

“Menang” artinya seluruh kader dan simpatisan PPP, harus bekerja keras agar paslon mendapatkan kemenangan.

Pada 8-10 Januari 2018 ini akan dibuka pendaftaran Pilkada. DPP Partai menginstruksikan untuk seluruh elemen Partai Bergerak
Bersama Rakyat untuk memenangkan paslon yang kitau usung.

Hadirin dan seluruh fungsionaris serta kader Partai;

Tema Peringatan Hari Lahir kita hari ini adalah, "Bersatu Membangun Indonesia." Tema ini dipilih karena bangsa ini
sejak Pilpres 2014 seakan terbelah menjadi 2, pro pemerintah dan anti pemerintah. Segala yang berasal dari pemerintah dan seluruh koalisinya selalu dipersepsikan buruk oleh kelompok anti pemerintah.

Sebenarnya perbedaan pendapat adalah wajar dalam demokrasi. Namun perbedaan pendapat yang terjadi di negara kita sudah masuk melibatkan aneka ujaran kebencian (hate speech) disertai peredaran meme yang sudah melanggar asas kepatutan, bahkan melanggar peraturan per-Undang- Undangan.

Ungkapan sinisme, sarkasme, penghinaan bernuansa SARA, perendahan kelompok dan golongan, bahkan fitnah, terus dan terus diedarkan untuk mendiskreditkan lawan bicara yang berbeda dalam kacamata pro dan anti pemerintah. Terlalu banyak perhadapan “aku” dan “kamu”, karena sejak Pilpres 2014, seakan tidak ada lagi kamus “kita”. Buktinya adalah semakin banyak warga masyarakat yang diproses secara hukum karena melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Kesemuanya selalu berawal dari ungkapan di twitter, facebook atau instagram.

Oleh karenanya, marilah seluruh kader PPP menjadikan dan mendorong media sosial sebagai sarana merekat silaturrahmi. Jangan jadikan ia sebagai penyekat hanya karena kita berbeda.

Bangsa Indonesia sudah terbiasa berbeda sejak Pilpres langsung 2004, namun tak pernah ada peng-kutub-an setajam hari ini.

Pekerjaan rumah kita masih banyak :

Kemiskinan yang masih membelit 26,5 juta warga dengan pengeluaran yang kurang dari Rp 13.000,- per hari; Angka pengangguran yang tercatat 5,33 persen atau 7,01 juta orang;
Kekurangan rumah untuk keluarga yang masih 11,4 juta unit; dan Korban penyalahgunaan narkoba yang mencapai 5 juta anak bangsa. Belum lagi ancaman kriminalitas, terorisme dan ideologi radikal trans nasional.

Dengan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, Indonesia juga menjadi incaran “asing” dan “aseng”. Asing adalah negara-negara Barat dan Jepang, aseng adalah RRC yang hari ini tumbuh menjadi raksasa ekonomi kedua di dunia. Kita memang harus ramah menyambut mereka karena sesungguhnya Al-Qur’an mengajarkan bahwa manusia diciptakan menjadi banyak bangsa untuk ta’aaruf, saling mengenal, dan ta’aawun, saling bekerjasama.

Kita juga tidak anti investasi dari luar negeri. Namun jangan sampai negeri ini didikte oleh mereka-mereka yang datang dengan kekuatan modalnya. Kita membutuhkan persatuan, kesatuan, kebersamaan, dan kekompakan, sebagaimana Prinsip Perjuangan PPP, daripada terus bertikai dan memperdebatkan sesuatu yang tak produktif.

Silakan berbeda dan kritik pemerintah, namun lakukan dengan proporsional, terukur, dan jangan membabi-buta dan menebar fitnah. Bukankah Islamm mengajarkanbahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan ?

Bagi PPP, dukungan kita di dalam pemerintahan Jokowi-JK adalah bagian dari kelangsungan Prinsip Perjuangan Partai, yakni Amar Ma’ruf Nahi Munkar. Dengan duduk di kursi parlemen, kita bisa membuat norma, bisa ber-amar ma’ruf. Namun untuk menegakkan norma, untuk nahi munkar, kita membutuhkan tangan-tangan kekuasaan.

Memang idealnya PPP berkuasa penuh di bawah kepemimpinan yang menjalankan prinsip-prinsip Islam secara kaffah. Namun jika kondisi itu belum tercapai, kita harus tetap berbuat dengan sebagian tangan kekuasaan
yang kita punya.

Bukankah ini sejalan dengan hadits Rasulullah yang menyatakan, “jika ada di antaramu yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu." Untuk bisa mendapatkan tangan kekuasaan yang signifikan, PPP harus besar. Kalau PPP besar kita akan memimpin. Kalau PPP besar, kita akan disegani. Untuk itu seluruh Dewan Pimpinan Partai harus segera melaksanakan program-program pemenangan pemilu yang kongkrit dengan memeriahkan setiap momentum nasional dengan syi’ar Partai dalam aneka kegiatan, apakah itu jalan sehat, pasar murah, donor darah, gowes dan lain-lain.

Acara diadakan di seputar Peringatan Harlah Partai, di 5 peringatan hari besar Islam, di hari-hari besar nasional seperti Hari Pendidikan Nasional, Hari Buruh Nasional, Hari Kemerdekaan, dan lain sebagainya. Di samping itu, 3 kunci kekuatan kita : figur, struktur, dan kultur, harus terus ditata dan diperkuat.

Programkan silaturrahmi ke basis, ke kantor ormas-ormas Islam dan pondok-pondok pesantren di setiap tingkatan. Setiap Dewan Pimpinan Partai harus kembali dekat dengan vote getter, para pendulang massa, apakah kyai, habaib, atau tokoh-tokoh masyarakat. Datangi mereka dan mintakan kepada mereka caleg-caleg yang memiliki basis massa yang jelas.

Dengan demikian, wujud PPP sebagai rumah besar politik Islam terwujud nyata dalam pola rekrutmen caleg.

Harapan kita, PPP akan kembali menjadi 3 besar nasional sebagaimana Pemilu 1999 dan 2004 yang lalu.

Akhirnya, melalui majelis dan mimbar yang mulia ini, perkenankan saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada para ulama, santri, seluruh fungsionaris, kader, anggota, dan simpatisan Partai Persatuan Pembangunan di seluruh pelosok nusantara. Karena perjuangan para ajengan, kyai, bapak, ibu, kakak, dan adik-adiklah maka PPP terus bertahan selama 45 tahun mendapatkan dukungan.

Mari kita terus berbenah untuk kembali menjadikan PPP sebagai partai yang memperjuangkan aspirasi umat Islam secara kaffah dengan menjadikan “NKRI Bersyari’ah” sebagai Tujuan Besar Partai. Mari kita pertahankan Negara Pancasila dan segala atributnya, seraya mari kita terus lahirkan Undang Undang dan perda-perda yang berpihak pada kepentingan umat Islam dan rakyat miskin kita. Rakyat miskin harus menjadi sasaran perjuangan utama PPP karena Rasulullah SAW bersabda : “orang-orang miskin akan masuk sorga 40 tahun lebih awal dari pada orang-orang kaya. Wahai ‘Aisyah, jangan pernah menolak orang-orang miskin meski engkau hanya bisa memberi separuh biji korma, cintailah orang miskin dan dekatkanlah mereka kepadamu agar Allah juga mendekatkanmu kepada-Nya pada hari kiamat nanti“ (HR.Tirmidzi, Baihaqi dan Mundziri).

Kepada rakyat Indonesia, terima kasih atas dukungannya sehingga kami masih mendapatkan kepercayaan hingga usia yang penuh kematangan saat ini.

Selamat Ulang Tahun PPP-ku, semoga Allah SWT terus memberikan kekuatan kepada seluruh pejuang-pejuang partai yang mengabdi dengan penuh keikhlasan dan takkan pernah terbalas dengan apapun juga di dunia ini. Semoga keikhlasan ini akan berbalas pahala di sisi Allah SWT.

Demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Salam hangat untuk keluarga di rumah serta seluruh kader dan simpatisan yang tidak berkesempatan hadir.

Nashrun Min Allah Wa Fathun Qariib.
Wassaalamu ‘Alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 5 Januari 2018

Ttd.
Ir. H.M. Romahurmuziy, MT
Ketua Umum

(dokumen ppp/din)

 

Bagikan Berita Ini: