Ingat !!! Pungli, Musuh Bersama Harus Diperangi Secara Berkesinambungan

    Dibaca 177 kali

 

Oleh : Muhammad Riswan

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Ekasakti (UNES) Padang Sumatera Barat Angkatan Tahun 2014


Pungutan Liar (Pungli) telah memberi dampak yang sangat buruk bagi kehidupan bangsa Indonesia terutama di kota Padang.

Hampir di setiap institusi dan instansi tingkat pusat maupun daerah, ada saja oknum tak bertanggung jawab melakukan pungli level kakap hingga sepuluh ribuan.

Menimbang kondisi sedemikian, sangat wajar jika status Indonesia berada di ambang batas darurat pungli. Di Sumatera Barat , khususnya Kota Padang, masalah pungli sangatlah memperihatinkan.Namun sayangnya masalah pungli ini tak kunjung bisa diatasi, masih saja ada di mana-mana sampai sudut-sudut pelosok desa yang berada di Sumatera Barat kususnya Kota Padang masih saja ada.

Seperti parkir liar di Kota Padang mampir hanya satu menit lebih kurang selalu diminta uang pakir bahkan nongkrong di tepi pantai Padang para pereman atau pemalak tak segan-segan menguras uang saku pengunjung sampai Rp 10.000,- bahkan Rp15.000,- sekalipun.

Bahkan oknum Petugas Dinas Perhubungan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dan Jembatan Timbang di Kota Padang. Tak tanggung-tanggung omset dari pungli yang melibatkan atasan tersebut ada yang mencapai Rp. 500 juta/bulan.

Kasus di atas merupakan bagian kecil dari maraknya praktek Pungli yang terjadi di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang. Maraknya praktek pungli ini menunjukkan, pimpinan/pejabat terkait, gagal dalam membina serta mengawasi anggotanya juga tidak mampu membuat kebijakan pencegahan dan pemberantasan pungli.

Memang jika ditinjau dari tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) maupun Job Description (Jobdes), kewenangan menindak pungli pada satu tempat harusnya dilakukan langsung oleh pimpinan atau pejabat terkait yang bertanggungjawab penuh terhadap instansinya.

Namun Presiden seharusnya turun tangan langsung karena pejabat yang bersangkutan tidak memiliki kemauan dan keberanian menindak.

Praktik pungli di Kota Padang sangat marak dan nyaris setiap hari. Sebagai contoh banyak oknum Juru Parkir ( Jukir) liar yang memungut retribusi parkir di luar tarif dan lokasi resmi. Ini merupakan bentuk pungli yang paling mainstream dan dibiarkan begitu saja. Bukan hanya itu, banyak juga oknum PNS Kelurahan yang meminta uang kepada warga dalam pembuatan surat pengantar maupun layanan administrasi publik lainnya.

Pungli yang dilakukan oleh preman maupun organisasi kepemudaan juga terus tumbuh subur di kota ini. Dengan modus uang keamanan, kebersihan, sumbangan partisipasi dan sukarela, para preman menyebar proposal ’abal-abal’ ke sejumlah warga, khususnya para pengusaha. Sayangnya, meski kepolisian dan pimpinan instansi pihak terkait telah membentuk satgas khusus pemberantasan premanisme maupun forum pengaduan warga, pungli seperti ini masih saja terus terjadi di Kota Padang. Artinya, mereka telah gagal dalam mencegah dan melindungi masyarakat Kota Padang dari pungli.

Kepolisian juga tak mau ketinggalan dalam urusan pungli. Rasanya sudah belasan kali Satlantas Polresta Padang melakukan penertiban terhadap sejumlah calo yang bebas berkeliaran, namun tetap saja sampai saat ini masih banyak calo yang dengan terang-terangan menawarkan jasanya membantu pembuatan SIM.

Begitu juga oknum polisi di sejumlah Polsek yang tidak segan meminta biaya administrasi dalam pembuatan surat keterangan hilang dan laporan. Parahnya lagi, jika laporan/kasus ingin cepat ditangani, korban harus memberikan sejumlah uang bensin kepada oknum polisi tersebut, jika tidak kasus akan terlantar begitu saja tanpa diproses.

Advokat yang notabenya adalah penegak hukum, ternyata juga tak luput dari jeratan pungli oknum pegawai pengadilan. Dalam pendaftaran surat kuasa khusus dan leges alat bukti, harus mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (BNPB) yang berlaku pada Mahkamah Agung (MA) dan  Pengadilan yang berada di bawahnya. Tarif resmi BNPB dalam PP tersebut adalah Rp 5.000,- untuk Surat Kuasa dan Rp 3.000,- untuk leges alat bukti. Namun yang terjadi pihak yang berkepentingan harus mengeluarkan uang sebesar Rp 50.000,- untuk leges surat kuasa dan Rp 5.000,- sampai Rp 7.000,- untuk leges alat bukti. Sungguh ironi.

Mirisnya lagi pungli juga terjadi di sejumlah sekolah Kota Padang, khususnya yang sekolah negeri dan menyandang status favorit. Uang pendaftaran hingga belasan juta, biaya les tambahan yang tak wajar, uang kegiatan khusus, hingga uang buku yang setinggi langit, merupakan tindakan pungli yang sering dilakukan oknum sekolah terhadap para siswanya. Modus pungli seperti ini sudah bukan barang baru lagi bagi Masyarakat Sumatera Barat, media massa juga sangat gencar mengkritisi. Namun baik dari Dinas Pendidikan Maupun Wali Kota Padang sejauh ini belum ada mengambil tindakan yang terlalu tegas terhadap pungli.

Suatu kondisi di mana pejabat daerah tidak memiliki keberanian dan kemauan memberantas pungli. Alhasil masyarakat menjadi korban paling dirugikan akibat pungli yang semakin marak dan dibiarkan sebagai suatu budaya.

Seharusnya Presiden yang langsung turun tangan memberantas pungli ke wilayah, supaya menjadi tamparan keras bagi kepala daerah dan pejabat terkait. Agar bisa menunjukkan bahwa Presiden tak lagi percaya kepada pejabat daerah.

“Pungli di Indonesia telah membudaya, karena dari semua lapisan, ini tentu meresahkan masyarakat. Ingat, pungli ini tidak hanya Rp10 ribu, Rp20 ribu, sampai milyaran ada, tentu ini harus kita bersihkan. Agar lebih maksimal.

Ingat !!! pungli adalah musuh bersama yang harus diperangi secara berkesinambungan. Selain aktif menjemput bola, para pejabat dan pihak berwenang dituntut memiliki keberanian lebih dan konsistensi dalam memerangi pungli. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan melaporkan pungli yang terjadi dan jangan pernah memberi suap atau gratifikasi untuk mempercepat urusan. Jangan biarkan pungli terus bertambah subur menggerogoti kehidupan bangsa. Mari bersama kita sikat habis pungli di Indonesia kususnya di Kota Padang !

 

Bagikan Berita Ini: